Tulungagung, Penasamudra.com Pelaksana Tugas ( Plt ) Bupati Tulungagung melakukan perombakan di berberapa dinas, Perombakan ini merupakan kerja nyata dalam menyeimbangkan roda perjalanan pemerintahan dalam menjalankan tugas dinas.
Sebelumnya ada berberapa posisi jabatan kepala dinas hanya (Plt) semasa Bupati Gatut Sunu Wibowo, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin mengatakan bahwasanya perombakan ini bertujuan untuk menghindari praktik rangkap jabatan pada posisi pimpinan instansi. Instansi yang dilakukan perombakan adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pendidikan (Disdik).
” Kami melakukan penyegaran jabatan dari Plt Kepala Dinas yang merangkap jabatan. Artinya, selain menjabat Plt, mereka juga menjabat kepala dinas definitif di OPD lain. Totalnya ada tiga OPD yang kami segarkan,” ujar Ahmad Baharudin, Jumat (8/5/2026).
Saat ini dinas yang dilakukan perubahan kepala dinas yang definitif yaitu DLH Tulungagung kini diisi oleh Anang Prastitianto yang sebelumnya secara definitif menjabat sebagai Asisten III, Bapenda Tulungagung diisi oleh Tranggono yang sebelumnya secara definitif menjabat sebagai Asisten II, serta Disdik Tulungagung diisi oleh Fajar Widarianto yang sebelumnya menjabat Kepala Disperindag secara definitif.
Menurut Baharudin, para pejabat yang sudah ditunjuk dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup karena berasal dari kalangan pejabat senior di lingkungan Pemkab Tulungagung.
“ Ketiga orang ini kami anggap mampu menjalankan tugas karena sudah senior dan memahami birokrasi pemerintahan,” ujarnya.
Namun, Pemkab Tulungagung saat ini belum memfokuskan proses pengisian kepala dinas definitif untuk lima OPD tersebut. Fokus pemerintah daerah masih pada penguatan koordinasi dan optimalisasi kinerja birokrasi.
Selain melakukan penyegaran jabatan, Baharudin juga menegaskan akan memaksimalkan peran staf ahli untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan OPD.
“Kami juga akan melibatkan staf ahli untuk membantu menyikapi berbagai persoalan di setiap OPD karena mereka memiliki pengalaman panjang di pemerintahan,” pungkasnya.
