Kabupaten Kediri, Penasamudra.com Digitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Kediri terus diperluas sebagai upaya meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, juga hal utamanya menekan potensi kebocoran pendapatan, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Kediri pun menggencarkan sosialisasi kepada pedagang di sejumlah pasar rakyat agar siap menerapkan sistem pembayaran dan pencatatan retribusi secara non tunai.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih menyampaikan, digitalisasi pasar rakyat ini sebelumnya baru dijalankan di Pasar Induk Pare dan Pasar Kras. Tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan bertambah di Pasar Wates, Pasar Bendo, Pasar Gringging dan Pasar Pamenang termasuk Pasar Ngadiluwih.
“Digitalisasi ini dilakukan untuk mencegah potensi kebocoran retribusi, karena transaksi langsung masuk ke kas daerah, termasuk pula meminimalisir terjadinya pungli,” katanya, Senin (20/7/2026).
Ketika potensi-potensi kebocoran yang ada di pasar rakyat dapat dicegah, menurut Tutik diharapkan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari e-retribusi maupun e-parking.
“Ini sesuai dengan arahan Mas Bupati (Hanindhito Himawan Pramana) terkait peningkatan PAD tetapi tidak membebani pedagang,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, sosialisasi Digitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Kediri melibatkan pihak perbankan serta diikuti perwakilan pedagang dan pengelola pasar. Pedagang yang telah membuka rekening nantinya akan memperoleh barcode QRIS yang digunakan untuk menerima pembayaran dari pembeli sekaligus membayar retribusi pasar secara non tunai.
Selain memperkuat transparansi retribusi, penerapan transaksi digital juga dinilai memberi keuntungan bagi pedagang. Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang kini memilih bertransaksi menggunakan mobile banking maupun dompet digital sehingga transaksi menjadi lebih praktis.
Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyiapkan pendampingan bagi pedagang lanjut usia yang belum terbiasa menggunakan layanan perbankan digital. Bersama pihak perbankan, pemerintah akan menempatkan petugas laku pandai di pasar-pasar yang menerapkan sistem tersebut.
Keberadaan petugas laku pandai diharapkan memudahkan pedagang melakukan setoran tabungan maupun transaksi perbankan lainnya tanpa harus mendatangi kantor bank.
“Melalui penerapan digitalisasi pasar rakyat ini kita berharap kepercayaan masyarakat khususnya pedagang juga meningkat karena pungutan menjadi lebih jelas,” pungkasnya.
