Tulungagung, Penasamudra.com Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi memperkuat barisan birokrasinya dengan melantik 74 Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh. Mereka dilantik langsung oleh Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., bertempat di Ruang Prajamukti Pemkab Tulungagung pada Selasa, (5/5/2026).
Dalam acara pengambilan sumpah/janji serta penyerahan SK PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) dihadiri oleh Pj. Sekda Tulungagung Drs. Tri Hariadi, M.Si., Kepala Dinas BKPSDM Soeroto, jajaran seluruh OPD Tulungagung, dan ASN yang akan diambil sumpah/janji PNS.
Dalam sambutannya Ahmad Baharudin memberikan pesan penting kepada seluruh ASN supaya bekerja dengan amanah, senantiasa bersyukur dengan mampu mewujudkan dalam bentuk semangat dan kinerja dalam melaksanakan tugas serta mematuhi aturan pemerintah yang berlaku. Dikarenakan banyak yang menginginkan jabatan menjadi PNS di lingkungan pemerintahan.
“Di luar sana, banyak masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara, namun tidak semua memperoleh kesempatan tersebut, maka tingkatkan rasa syukur dan bekerja dengan amanah” ucapnya.
Menurutnya, dalam pelantikan serta pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional sebanyak 74 orang pejabat fungsional meliputi pengangkatan pertama, dan perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional.
Jabatan ini merupakan bagian penting dalam sistem manajemen aparatur sipil negara, sejalan dengan tuntutan publik akan kinerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, para ASN diharapkan untuk membangun dan menjaga citra positif PNS dengan bekerja sebaik-baiknya.
Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, juga menjelaskan bahwa formasi kali ini terdiri dari 72 orang hasil pengangkatan CPNS dan dua orang melalui peralihan jabatan fungsional.
Beliau menjelaskan pengangkatan kali ini juga merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak April 2025 lalu.
Hal ini dilakukan guna menutupi adanya kekurangan tenaga ahli, menurutnya BKPSDM telah mengusulkan 287 formasi CPNS tambahan tahun ini ke pemerintah pusat, dengan prioritas utama pada sektor kesehatan.
“Dari formasi tersebut paling banyak untuk tenaga medis, seperti dokter spesialis hingga perawat, namun kami masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian PAN-RB,” tambahnya.
Di sisi lain, kebijakan penggunaan anggaran juga menjadi perhatian serius bagi pucuk pimpinan Tulungagung tersebut, Ahmad Baharudin memaparkan bahwa saat ini mandatory spending untuk belanja pegawai di Tulungagung berada di angka 31 persen. Angka tersebut hanya selisih tipis dari target 30 persen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten akan melakukan pendalaman dan evaluasi lebih lanjut agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
Harapan dikemudian hari setiap jabatan yang diemban tidak hanya menjadi status formalitas, maupun ajang bergaya tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
