Tulungagung, Penasamudra.com Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai langkah besar dalam pemetaan potensi ekonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya acara Pencanangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Pendopo Agung Kongas Arum Kusumaning Bongso pada Jumat, 12 Juni 2026.
Pencanangan tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj. Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, serta perwakilan perangkat daerah terkait, pelaku usaha, dan para mitra statistik.
Ahmad Baharudin selaku Plt. bupati Tulungagung menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen krusial dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya. Menurutnya, data ini menjadi fondasi utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta memotret potensi ekonomi daerah secara utuh.
”Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum penting untuk memotret perkembangan struktur ekonomi kita, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, hingga sektor digital yang terus berkembang. Data ini nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung,” ujar Baharudin.
Namun demikian Plt. bupati Tulungagung mengakui masih banyak tantangan yang harus di selesaikan seperti sektor pertanian yang masih menjadi kontributor utama perekonomian, basis data ekonomi keluarga yang belum sempurna, dinamika usaha yang sangat cepat, serta pentingnya memastikan seluruh unit usaha tercakup dalam pendataan.
“Kita harus bergerak dalam satu visi dan misi yang sama agar menghasilkan data yang baik. Data tersebut nantinya menjadi dasar penentuan arah kebijakan pemerintah sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu pihak BPS, Kepala BPS Tulungagung, Dyah Sari Prihantari dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan memiliki daya tahan terhadap berbagai guncangan.
“Pemerintah daerah harus menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi pemerataan ekonomi dan ekonomi menjadi lebih kuat menghadapi goncangan. Selain itu, juga harus mampu menyerap dinamika usaha yang berkembang sangat cepat serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan kerja yang semakin berubah,” ujarnya.
Menurut Dyah, tantangan tersebut membutuhkan dukungan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir.
“Karena itu diperlukan sensus ekonomi. Hasilnya nanti akan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dyah juga memaparkan sasaran sensus sesuai dengan data yang saat ini dimiliki oleh BPS, yakni 143.845 unit usaha tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung.
Jumlah usaha terbanyak berada di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung Kota, dan Ngunut dengan masing-masing mencapai sekitar 15 ribu unit usaha. Sementara kecamatan dengan jumlah usaha paling sedikit berada di Tanggunggunung, Pagerwojo, dan Pucanglaban.
