Ahmad Baharudin Membuka MUSPADI 2026 Mengusung Tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bahwa Muspadi bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah penting untuk memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

 

“Muspadi Tahun 2026 dengan tema ‘Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter’ diharapkan mampu menyerap aspirasi kelompok rentan secara optimal dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Ahmad Baharudin mengungkapkan, berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai 1,142 juta jiwa, dengan 49,91 persen di antaranya adalah perempuan.

Sementara itu pihak Bappeda Kabupaten Tulungagung, Yohanes Bagus Kuncoro, selaku kepala dinas menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak cukup hanya menghadirkan kelompok rentan sebagai penerima manfaat program pemerintah. Menurutnya, mereka harus dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan satu kelompok pun. Karena itu perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin harus memperoleh ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, di antaranya keterbatasan akses kerja bagi penyandang disabilitas, belum optimalnya pendidikan inklusif, rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta minimnya ruang partisipasi anak dalam penyusunan kebijakan publik.

Muspadi 2026 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dengan melibatkan organisasi perempuan, forum anak, komunitas disabilitas, akademisi, dunia usaha, dan media.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, serta tidak meninggalkan siapa pun dalam proses pembangunan.